+6221-3507645 faq sitemap contact
Breaking News
Setiap Pramuka Adalah Kantor Berita Wujudkan Pramuka sebagai Pelaku Perubahan untuk Membangun Bangsa yang Bermartabat.
Senin, 15/10/2018
 LATEST TWEETS   

Kwarnas Tegaskan Punya Dasar Hukum Kuat Kepemilikan Tanah di Cibubur

 Kwarnas  17 Mei 2018  425 views

Foto: Dok. Humas Kwarnas

JAKARTA, PRAMUKA.OR.ID – Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bidang Badan Usaha Milik Gerakan Pramuka (BUMGP) Kak Ridjal J. Kotta menegaskan, tanah seluas 210 hektar di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur dan 19 hektar di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur adalah milik Gerakan Pramuka, bukan milik negara atau pihak lain. Hal itu didukung dengan bukti dan dasar hukum yang kuat.

Kak Ridjal mengatakan, sejauh ini Kwarnas Gerakan Pramuka sudah melakukan 12 kali rapat koordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya Menko Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Rakor tanggal 9 Mei 2018 dihadiri Ka Kwarnas Kak Adhyaksa Dault dan saya di Kemenko Maritim, ketua BPKP menyatakan dengan menggunakan analisis auditor, fiks tanah itu adalah milik Pramuka. Kemudian Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), juga sudah membuat analisis hukum, hasil menyatakan tanah itu milik Pramuka,” ujar Kak Ridjal, di Kwarnas, Rabu (16/5/2018).

Demikian juga, lanjut Kak Ridjal, Kementerian Agraria menyatakan secara sertifikat tanah tersebut milik Kwarnas Gerakan Pramuka. Hanya saja, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan masih tetap keukeuh menjadikan tanah itu milik negara. Padahal tidak ada bukti kuat yang mendukung pernyataan itu.

“Saya sering mengatakan bahwa tidak ada alasan pembenar Kementerian Keuangan mengklaim tanah Pramuka itu milik negara. Dasar pijakan kuat kita UU Nomor 12 Tahun 2010 itu, jelas menyatakan bahwa segala aset yang dimiliki organisasi pelaksana pendidikan kepramukaan termasuk Kwarnas Gerakan Pramuka menjadi milik organisasi tersebut. Undang-Undang itu kan keputusan negara,” jelasnya.

Dalam AD/ART, Kwarnas Gerakan Pramuka memiliki aset bergerak dan tidak bergerak. Yang tidak bergerak salah satunya adalah tanah. Selain alasan yuridis, Kwarnas Gerakan Pramuka juga sudah memiliki 9 sertifikat tanah di kawasan Cibubur. Secara de facto, tahun 2000 pada saat pembuatan jalan tol di Cibubur, Jasa Marga juga membayar penggunaan tanah kepada Pramuka senilai Rp1.160.750.000.

“Karena tanah itu bukan milik negara, maka negara membayar kepada pemilik tanah itu. Dan sampai saat ini kami terus berjuang untuk mempertahankan tanah tersebut,” jelas Ridjal yang juga Doktor Hukum dari Maluku Utara tersebut.

Diketahui, sebagian tanah milik Kwarnas Gerakan Pramuka yang berada di area Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, akan digunakan untuk pembangunan proyek LRT sebesar 4 hektar. Namun sampai saat ini pihak Kementerian Keuangan tidak mau memberikan ganti rugi.

“Menko Kemaritiman Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan kenapa kok susah memberikan ganti rugi kepada Pramuka. Apa ruginya negara memberikan itu kepada negara. Pertanyaan itu ternyata tidak bisa dijawab oleh Direktur Kekayaan Negara Kemenkeu. Intinya kami akan terus berjuang,” jelas Kak Ridjal. (HA/AK)