Pimpinan Mabinas

1. Presiden Republik Indonesia – Ketua
2. Wakil Presiden Republik Indonesia – Wakil Ketua
3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – Wakil Ketua
4. Menko Perekonomian – Wakil Ketua
5. Menko Politik Hukum dan Keamanan – Wakil Ketua
6. Menko Kemaritiman – Wakil Ketua
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia – Wakil Ketua
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia – Wakil Ketua
9. Menteri Pemuda dan Olahraga – Sekretaris

Bidang Perencanaan dan Pengembangan:

1. Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas
2. Menteri Ristek dan Dikti
3. Kepala LIPI

Bidang Pembinaan Anggota Muda, Anggota Dewasa, Satuan Karya Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, dan Gugus Darma Pramuka:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Menteri Agama
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Kehutanan
7. Menteri Lingkungan Hidup
8. Menteri Pariwisata
9. Kepala BKKBN
10. Kepala Staf Angkatan Darat
11. Kepala Staf Angkatan Laut
12. Kepala Staf Angkatan Udara
13. Danjen Kopasus
14. Kabaharkam Polri
15. Kadispotmar
16. Kalemdikpol
17. Kakodiklat TNI
18. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Bidang Organisasi dan Hukum:

1. Menteri Hukum dan HAM
2. Menteri PAN dan RB
3. Kejaksaan Agung
4. Mahkamah Agung
5. Mahkamah Konstitusi

Bidang Aset dan Usaha:

1. Menteri PU dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Perindustrian
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Koperasi dan UMKM
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Bidang Kerjasama Dalam Negeri:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Sekretaris Negara
3. Menteri Sekretaris Kabinet

Bidang Kerjasama Luar Negeri:

1. Menteri Luar Negeri
   Bidang Kehumasan dan Informatika:
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia

Bidang Pengabdian Masyarakat:

1. Menteri PDT dan Transmigrasi
2. Menteri Sosial
3. Kepala Basarnas
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bidang Bela Negara:

1. Panglima TNI
2. Menteri Pertahanan
3. Gubernur Lemhanas
4. Sekjen Dewan Ketahanan Nasional

Bidang Pengawasan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan
2. Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah